Saat Ini, Progres Jembatan Merah Putih Baru 70%

  Saat Ini, Progres Jembatan Merah Putih Baru 70%

 

 

 

Jembatan dengan panjang 1,06 kilometer ini memakan investasi Rp 416 M.

Jakarta | Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan, penyelesaikan Jembatan Merah Putih di kota Ambon, Maluku akan rampung pada 2014.

Jembatan dengan panjang 1,06 kilometer ini memakan investasi senilai Rp 416,75 miliar. Jika rampung, jembatan ini akan menghubungkan dua desa yaitu Desa Pokka dan Desa Galala yang selama ini dipisahkan oleh Teluk Ambon.

Jembatan ini terdiri dari jembatan pendekat arah Galala sepanjang 300 meter, pendekat arah Pokka 320 meter, dan bentang tengah jembatan sepanjang 300 meter.

"Saat ini, progres pembangunan fisiknya telah mencapai 70 persen pada bagian jembatan pendekat arah Galala dan Poka, sedangkan bagian bentang tengah masih 10 persen," kata Kepala Satker Jembatan Merah Putih, Chris Lasmono, dalam keterangan tertulisnya yang diterima VIVAnews, Jumat 4 Januari 2013.

Penyelesain jembatan ini, menurut Chris, sejauh ini masih dalam target perencanaan yang tercantum dalam surat kontrak.

Namun, pembangunan jembatan ini bukannya tanpa kendala. Sebab, bahan material bangunan jembatan diproduksi dan dibeli dari luar pulau Maluku.

Bahkan, Chris meyakinkan 100 persen bahan baku jembatan ini dikirim dari luar Maluku. "Kami masih memesan dari Pulau Jawa untuk bahan baku, sedangkan semen dari Makassar," katanya.

Hal ini dilakukan, dengan alasan penyalur lokal tidak mampu memenuhi jumlah permintaan yang diajukan pihak kontraktor jembatan yang dimulai pada Juli 2011 lalu.

Jembatan ini direncanakan memiliki dua jalur ke arah Pokka dan Galala, yang masih-masing jalur terdiri dari dua lajur mobil dan satu lajur motor.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan penandatanganan kontrak pembangunan fisik Jembatan Merah Putih dengan PT Wijaya Karya Tbk.

Diketahui, PT Pembangunan Perumahan dan WIKA sebagai pemenang dengan nilai kontrak Rp 249,61 miliar. Untuk alokasi anggaran sebesar Rp 416,75 miliar akan dibagi menjadi tiga tahun selama 2012-2014.

"Sedangkan alokasi anggaran proyek dibagi dalam tiga tahun anggaran 2011 sebesar Rp 99,97 miliar, 2012 sebesar Rp 115 miliar, dan sisanya Rp 34,63 miliar dialokasikan pada 2013," kata Djoko.

Djoko melanjutkan, tujuan dibangunnya Jembatan Merah Putih yaitu untuk mempercepat jarak tempuh ke pintu keluar Bandara Pattimura, serta kawasan Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, sehingga nantinya diharapkan bisa mengurangi operasi kendaraan.

★ KRI Klewang Kedua Dibangun Awal tahun 2013

  ★ KRI Klewang Kedua Dibangun Awal tahun 2013

 

 

 

 

 

 

 

Banyuwangi � PT Lundin Industry Invest, perusahaan pembuat kapal perang asal Banyuwangi, Jawa Timur, akan memulai pembuatan KRI Klewang kedua pada Januari 2013. "Semaga awal 2013 bisa dimulai," kata Direktur PT Lundin, Lizza Lundin, melalui pesan pendek kemarin. KRI Klewang pertama, bernomor 625, terbakar habis di Selat Bali pada 28 September lalu.

Kapal seharga Rp 114 miliar ini diluncurkan pada 31 Agustus 2012. Penyebab kebakaran adalah korsleting listrik pada saat pemasangan mesin dan instalasi listrik di galangan ke kapal. Menurut Lizza, Klewang kedua akan dibuat dengan bahan yang sama, yakni komposit karbon, dan dilengkapi dengan teknologi anti-terbakar. Hal itu, kata Lizza, dilakukan agar insiden terbakarnya Klewang pertama tidak berulang. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Surapati mengatakan Angkatan Laut sedang mengkaji tiga opsi penggantian kapal perang KRI Klewang 625. "Sampai hari ini kami belum memutuskan memilih opsi yang mana," kata Untung.

● Opsi pertama, kapal baru dengan material sejenis kapal lama, namun dengan kualitas bahan yang lebih baik.
● Opsi kedua, kapal sejenis namun materialnya diganti, dari komposit fiber menjadi baja atau aluminium.
● Opsi ketiga, jenis kapal diganti menjadi KCR-60.

Menurut Untung, saat ini Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, masih menguji material komposit fiber. Kalau material itu dinilai baik, TNI AL mungkin akan memilih opsi yang pertama. "Tapi, dengan catatan kualitas bahannya kelas satu," kata dia.

Untung memastikan TNI AL tidak mengeluarkan duit sepeser pun dalam pembuatan KRI Klewang baru. Sebab, dalam kontrak, kata Untung, PT Lundin sebagai produsen bersedia bertanggung jawab melakukan penggantian jika terjadi kerusakan kapal. "Alternatif mana pun yang kami pilih, Lundin siap mengganti," kata Untung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jembatan Terpanjang Kedua Indonesia Akan Dibangun

                                Butuh biaya nyaris Rp 1 triliun untuk membangun jembatan ini

Jembatan Suramadu, terpanjang di Indonesia

Pemerintah berencana membangun jembatan yang panjangnya mencapai 1.420 meter menghubungkan Kecamatan Tayan Hilir dengn Kecamatan Piasak dan Kecamatan Terajuk di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jika selesai, jembatan ini menjadi yang terpanjang di Kalimantan atau kedua terpanjang di Indonesia setelah Jembatan Suramadu.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dan Gubernur Kalbar, Cornelis, menancapkan tiang pertama pembangunan jembatan terpanjang yang berada di pulau Kalimantan ini pada Rabu 19 September 2012. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat, Jakius Sinyor, mengatakan  anggaran pembangunan jembatan ini Rp 907 miliar yang meliputi pula biaya pembebasan lahan.

“Jembatan Tayan ini akan menjadi bagian dari jalan Trans Kalimantan poros Selatan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat  dengan Kalimantan Tengah," kata Jakius. "Jika proyek ini selesai, maka  jembatan Tayan menjadi yang terpanjang di Pulau Kalimantan dan nomor dua di Indonesia setelah jembatan Suramadu di Jawa Timur,” Jakius menjelaskan.

Jembatan ini akan mempermudah akses penyeberangan bagi warga di Kecamatan Piasak, dan Kecamatan Terajuk. Saat ini warga masih menggunakan penyeberangan kendaraan antara Tayan menuju Piasak dan sebaliknya, yang dilayani oleh dua buah kapal Feri  berukuran kecil dan di operasikan oleh PT ASDP dan serta Ponton (kapal tongkang).

“Konsorsium yang terdiri dari China yaitu Road dan Bridge Corporation dan PT Wijaya Karya akan membangun jembatan Tayan dengan masa kerja selama 900 hari, dengan panjang jembatan yang akan dibangun sepanjang 1.420 meter,” kata Jakius Sinyor.

Menurut Jakius, lebar Jembatan Tayan didesain untuk tiga jalur kendaraan atau sekitar 11,5 meter dan tinggi jembatan dari muka air Sungai Kapuas saat banjir tertinggi 13 meter. “Proyek ini didanai melalui pinjaman dari negara  China sebesar 90 persen, dan APBN sebesar 10 persen. Pembangunan Jembatan Tayan ini menelan anggaran sekitar Rp 907 miliar,” ucap Jakius.

Konstruksi jembatan Tayan tersebut terbagi dalam dua bentangan yang menghubungkan Kota Tayan dengan Desa Piasak.  Bentangan pertama jembatan dari arah Kota Tayan menuju Pulau Tayan sepanjang 300 meter. Bentangan kedua dari arah Pulau Tayan menuju Desa Piasak sekitar 1.420 meter.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengatakan penancapan tiang pertama pembangunan jembatan Tayan sudah lama menjadi impian masyarakat Kalimantan Barat ini. “Awalnya hanya mimpi, tapi hari ini Jembatan Tayan jadi kenyataan,” kata Cornelis dalam sambutannya itu.

Cornelis mengatakan, pemerintah memang memberikan fokus pembangunan di wilayah Timur Provinsi Kalimantan Barat ini , dan hingga saat ini pemerintah sudah mengucurkan dana untuk pembangunan Kabupaten Sanggau mencapai Rp 1,4 triliun. “Jangan bilang pemerintah itu tidur, dan tidak kerja? Kami sudah kucurkan dana pembangunan untuk Kabupaten Sanggau mencapai Rp 1,4 triliun,” katanya.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengatakan jembatan Tayan yang akan dibangun ini adalah jembatan yang sangat stategis. Walau pun sebelumnya terjadi beberapa kali penundaan untuk pembangunannya, namun semuanya berjalan sesuai dengan rencana.

“Sebelas bulan kita tertunda untuk membangun, dan setelah selesai administrasi, kita baru membangunnya,” kata Djoko Kirmanto. "Anggaran bukan APBN murni, makanya pekerjaan terjadi penundaan,” kata Djoko.

Djoko juga meminta kepada para kontraktor pembangunan jembatan Tayan ini untuk dapat menyelesaikan pekerjaan jembatan ini tepat waktu.

KRI Banda Aceh-593 Salurkan Bantuan di Kepulauan Mentawai

 KRI Banda Aceh-593 Salurkan Bantuan di Kepulauan Mentawai

SETELAH mengadakan pelayaran selama tiga hari sejak bertolak dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Selasa (11/6), KRI Banda Aceh-593, Jumat (14/6) tiba di dermaga Melepet, Kecamatan Siberut, Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

Kedatangan Kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD) itu untuk membawa rombongan Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara (Bhaksera) tahun 2013. Kehadiran KRI itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat Siberut dan sekitarnya.

Menurut Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Bhakesra 2013, Kolonel Laut (P) Nanang Eko Ismurdianto, KRI Banda Aceh-593 melaksanakan debarkasi material dan bahan bantuan di perairan Siberut karena dermaga Melepet tidak dapat disandari KRI Banda Aceh-593.

Material dan bahan bantuan itu diperuntukkan bagi masyarakat sekitar dengan menggunakan Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP). Masyarakat sekitar juga ikut mmbantu proses debarkasi material dan bahan bantuan dengan mengerahkan perahu kole-kole.

Dalam pelaksanaan Ekspedisi Bhakesra tahun 2013 ini, TNI AL mengerahkan KRI Banda Aceh-593 yang dikomandani Letkol Laut (P) Yana Herdiyana, untuk mendukung program unggulan Kemenkokesra tersebut. KRI Banda Aceh kemudian menyalurkan bantuan ke masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil, mengingat lokasi yang menjadi sasaran sulit dijangkau dengan transportasi darat maupun udara.

Kadispen Kolinlamil, Letkol Laut (KH), Heddy Sakti A, dalam siaran persnya, mengatakan, dalam kegiatan ekspedisi tersebut, kapal perang yang berada di bawah pembinaan Kolinlamil ini membawa personel sekitar 190 orang terdiri dari Bank Indonesia, Rumah Zakat, Kosgoro, Pramuka, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (Matakin), Forum Alumni Tujuh Tiga (Fortuga) ITB, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kemenko Kesra, Asosiasi Pedagang Keliling, serta Mandiri Syariah.

Bangun Jembatan Sunda, Pemerintah Tak Bakal Utang

                       Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking pada 2014.

Maket Jembatan Selat Sunda

Pemerintah menegaskan tak akan utang untuk membangun Jembatan Selat Sunda meski sejumlah penawaran datang dari luar negeri, seperti dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Pemerintah tetap akan menggandeng BUMN dan pihak swasta.

“Kalau JBIC itu utang lagi, masa mau utang terus,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai meresmikan Jembatan Muara Sabak di Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Senin 22 Oktober 2012.

Menurut Hatta, jika pembangunan proyek JSS dibiayai dengan menggunakan dana pinjaman luar negeri maka akhirnya akan menggunakan APBN. Sementara dalam membangun JSS ini tidak mungkin menggunakan dana APBN, sebab masih banyak alokasi lain yang membutuhkan dana APBN.

Hatta menjelaskan nantinya JSS bukan hanya sekadar jembatan tapi juga akan dibangun sebuah kawasan ekonomi khusus. “Kalau hanya jembatan saja tidak menarik," katanya.

JSS sendiri ditargetkan mulai groundbreaking pada 2014. Proyek jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatra itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.

Di sisi lain, Hatta juga menjelaskan bahwa pembangunan Infrastruktur sebaiknya mengikutsertakan peran swasta dalam negeri serta pemerintah daerah seperti yang dilakukan oleh Pemkab Tanjung Jabung yang membangun Jembatan Muara Sabak yang membelah Sungai Batang Hari. “Apa yang dilakukan oleh Pemkab Tanjung Jabung ini juga harus diikuti oleh pemerintah daerah lainnya sehingga pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya mengandalkan pinjaman,” katanya.

Lebih lanjut Hatta menjelaskan, pemerintah akan memberikan dukungan penuh bagi daerah yang mengembangkan pembangunan infrastruktur secara cepat. Dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pemerintah akan berupaya untuk memeratakan 'kue' pembangunan dari Aceh hingga ke Papua. Menurut Hatta, MP3EI mampu mengantisipasi pemerataan pembangunan dengan enam koridor.

“MP3EI menciptakan pusat-pusat pertumbuhan agar pembangunan itu merata, tidak hanya di Jawa. Kita dorong ke daerah Timur, ke semua koriodor kita. Dan, ini hasilnya cukup baik,” kata Hatta Rajasa

Alasan Pemerintah Prioritaskan Bangun Jembatan Selat Sunda

         Bahkan, tawaran membangun jembatan penghubung Dumai-Malaysia ditolak. 

Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda tetap menjadi prioritas pemerintah meski masih simpang siur hingga saat ini.

Sebab, pentingnya jembatan tersebut untuk meningkatkan koneksi antara dua koridor ekonomi besar yaitu Jawa dan Sumatera.

Menurut Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak, bila jalan tol di Jembatan Selat Sunda terbangun, pengendara bisa memacu kendaraannya sampai 100 kilometer per jam.

"Dengan begini, kendaraan bisa berpindah dari pulau Jawa ke Sumatera dalam satu jam atau satu jam setengah," kata dia di Jakarta, Senin 29 Oktober 2012.

Hermanto mengungkapkan, hal ini amat bisa dilakukan karena pada dasarnya di beberapa negara memang memperbolehkan pengendara memacu kendaraannya sampai 130 kilometer per jam.

Bahkan, ia menambahkan, di negara maju seperti Jerman kecepatan kendaraan di jalan bebas hambatan tidak mengenal adanya pembatasan.

Didahulukan 

Sementara itu, beberapa tahun yang lalu menurut Hermanto, Indonesia ditawari untuk membangun jembatan penghubung Dumai-Malaysia. "Saat ditawari itu, Malaysia bahkan telah menyiapkan dananya," katanya.

Namun, kata dia, kementerian urung melakukan persetujuan karena menurut pihaknya ada persoalan konektifitas antara Jawa dan Sumatera yang lebih penting. Lagipula, pembangunan jembatan Dumai-Malaysia akan lebih banyak berguna untuk Malaysia daripada bagi Indonesia.

"Malaysia jauh lebih siap untuk membangun industri terusan sawit. Kalau kita bangun penghubung, sawit Indonesia akan dilarikan ke sana," ujar Hermanto.

Dahlan Tak Izinkan Bulog Beli Peternakan Australia

"Bulog lebih baik konsentrasi ke masalah beras."

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Kamis 4 Juli 2013, menyatakan bahwa dirinya tidak mengizinkan niat Perum Bulog untuk membeli perusahaan peternakan yang ada di Australia.

Pembelian perusahaan tersebut, bertujuan untuk menekan harga daging di dalam negeri yang masih tinggi.

"Bulog lebih baik konsentrasi ke masalah beras. Kemampuan pengadaan beras, kan baru bagus pada tahun kedua. Jangan sampai, baru tahun kedua, pengadaan beras Bulog terganggu lagi," kata dia.

Sebelumnya, Dahlan pernah mengatakan bahwa pihak kementerian menunjuk salah satu BUMN pangan untuk membeli aset di peternakan Australia seluas satu juta hektare.

Terdapat tiga BUMN yang ditugaskan, yaitu PT Mega Eltra, Perum Bulog, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). "Nanti, kami akan meminta ketiga perusahaan ini untuk mengajukan proposal," kata dia.

Namun, pihaknya belum menentukan siapa yang akan membeli aset peternakan tersebut, yang membutuhkan investasi sebesar Rp 300 miliar. "Bisa siapa saja, tapi mungkin Bulog tidak," ujar Dahlan.

Di Asia, Kecepatan Internet Indonesia Paling Lambat

 

 Di Asia, Kecepatan Internet Indonesia Paling Lambat

 

 

 

 

 

 

 

Menurut hasil laporan dari Akamai, rata-rata kecepatan Internet di Indonesia paling rendah, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di Asia Pasifik.

Rata-rata kecepatan Internet di kuartal 2 tahun 2012 ini hanyalah 0,8 Megabit per detik atau setara dengan sekitar 100 Kilobyte per detik.

Walaupun begitu, kecepatan Internet di Indonesia di kuartal ini meningkat 7,2 persen dari kuartal lalu dan meningkat 20 persen dari tahun lalu.

(gambar: Akamai)

Pemilik kecepatan Internet tertinggi di wilayah Asia-Pasifik adalah Korea Selatan. Di negeri K-Pop tersebut, para pengguna rata-rata menggunakan Internet dengan kecepatan 14,2 Megabit per detik atau setara dengan 1,817 Kilobyte per detik.

Negara-negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia, memiliki ranking yang lebih baik untuk masalah kecepatan Internet. Rata-rata pengguna di Singapura dan Malaysia dapat mengakses Intenet dengan kecepatan 5,1 Megabit per detik (652 kilobyte per detik) dan 2,2 Megabit per detik (281,6 kilobyte per detik).

Menurut Chairman Mastel, Setyanto P Santosa, koneksi Internet di Indonesia lambat karena Indonesia salah kaprah dalam menetapkan broadband.

"Sekitar 95 persen koneksi internet di Tanah Air masih memakai koneksi wireless, sisanya memakai kabel. Indonesia itu salah kaprah," kata Setyanto.

Menurutnya, teknologi wireless itu didesain untuk low traffic. Namun, di Indonesia, koneksi itu malah digunakan untuk traffic tinggi. Akibatnya, koneksi internet di Indonesia terkesan lambat.

Padahal, kata Setyanto, sebagai negara berkembang, justru koneksi fixed broadband yang harus diperbesar, bukan malah koneksi wireless.

PEMBANGUNAN PABRIK KAPAL SELAM DITARGETKAN 2016/2017

PEMBANGUNAN PABRIK KAPAL SELAM DITARGETKAN 2016/2017

Jakarta • Pembangunan pabrik modern untuk pembuatan kapal selam TNI Angkatan Laut di Indonesia ditargetkan dapat direalisasikan tahun 2016 atau 2017. Sebab, kapal selam pertama yang dibuat oleh Korea Selatan baru selesai tahun 2014.

"Pembangunan pabrik semua tergantung komitmen pemerintah. Pemerintah mutlak menyokong pendanaannya. Tanpa itu saya kira sangat sulit pembangunan kapal selam bisa direalisasikan di Indonesia," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati di sela seminar tentang "Teknologi Perkapalan sebagai Bagian dari Peradaban Maritim Indonesia", di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Rabu.

Ia berharap sudah ada perencanaan dari sekarang agar pada waktunya nanti pengerjaan kapal selam ketiga itu lancar tanpa kendala. "Keberadaan pabrik modern untuk membuat kapal selam menjadi kendala serius kita saat ini," kata Untung.

Pembangunan pabrik modern ini, tambah dia, bukan persoalan sederhana karena selain membutuhkan banyak sumber daya manusia yang andal. Pemerintah pun harus menyiapkan dana yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, ia berharap sumber daya manusia yang sudah dikirim ke Korea benar-benar menyerap ilmu secara komprehensif.

"Ketika secara keilmuan sudah memenuhi syarat, baru kemudian pemerintah mempersiapkan pabriknya," katanya.

Indonesia sudah sepakat melakukan transfer teknologi kapal selam dengan Korea Selatan, dimana akan dibuat tiga unit kapal selam. Untuk kapal selam pertama, pihak Indonesia hanya memantau pengerjaannya di Korea Selatan.

Selanjutnya, kata dia, pada pembuatan kapal kedua, teknisi di Indonesia dilibatkan dalam membuat kapal selam. Namun, pembuatannya tetap dilakukan di Korea Selatan.

Sementara untuk kapal selam ketiga, Indonesia akan membuat sendiri kapal itu di galangan kapal PT PAL. "Pada tahap inilah Indonesia harus mempersiapkan peralatannya. Termasuk membuat pabrik baru untuk mendukung pembangunannya," jelas Untung.

Ia juga memastikan Pangkalan Kapal Selam yang disiapkan di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, bisa diresmikan pada akhir tahun 2013.

"Hingga kemarin (minggu lalu) saat Kepala Staf Angkatan Laut (Laksamana Marsetio) berkunjung ke sana, pangkalan sudah rampung lebih dari 90 persen. Diharapkan akhir tahun ini diresmikan," katanya menjelaskan.

Pangkalan seluas 13 hektare inilah yang nantinya digunakan untuk menyimpan semua kapal selam yang dimiliki Indonesia, termasuk untuk menyimpan kapal selam baru yang saat ini dibuat di Korea Selatan.

★ PT PAL AKAN BIKIN KAPAL SELAM SENDIRI★

★ PT PAL AKAN BIKIN KAPAL SELAM SENDIRI★

 402 Nanggala (Gombaljaya-FB)

PT PAL Indonesia optimistis lima tahun ke depan mampu merenovasi dan membangun kapal selam sendiri. Tekad itu dibuktikan dengan diikutkannya karyawan PT PAL Indonesia dalamTransfer of Technology (ToT) di Korea Selatan.

Direktur Utama PT PAL Indonesia, Firmansyah Arifin, menyebut saat ini karyawannya tengah mengikuti seleksi internal. "Tahun lalu kami sudah mengikuti ToT di Belanda, dan tahun ini ke Korea," kata Firmansyah.

Sebelumnya PT PAL Indonesia ditunjuk Kementerian Pertahanan membangun kapal militer dengan dua negara tersebut. Kerjasama membangun Kapal Cepat Rudal (KCR) dengan Belanda telah selesai. Kini giliran dengan Korea untuk membangun kapal selam.

Optimisme bisa membangun kapal selam di dalam negeri itu dikuatkan dengan program pemerintah yang mengucurkan anggaran melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) pembangunan kapal. Anggaran US$ 150 juta itu tidak hanya untuk membangun kelengkapan militer, tetapi juga doking untuk kapal militer.

"Selama ini untuk overhoul kapal selam harus dilakukan di Korea, setiap lima tahun sekali dengan biaya yang cukup besar," kata mantan Direktur Utama PT Dok Perkapalan Surabaya itu.

Dia optimistis langkah PT PAL sudah tepat. Usai pegawainya selesai mengikuti ToT di Korea, PT PAL mampu mandiri mendukung langkah strategis pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan kapal, termasuk mencegah perputaran uang ke luar negeri.(umi)